undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. a b y y c o mUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara, Republik Indonesia No~or 4286); 6. undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 110 tayangan 18 halaman. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 14 UU No. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. Jika pengelolaan keuangan negara dapat berlangsung dengan baik, maka sebenarnya telah dirumuskan beberapa asas-asas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPemerintah tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. ATAS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Azas. Pedoman Media Siber. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. E. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangandari keuangan negara’. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Indonesia Nomor 4355) ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. TENTANG. Negara; Mengingat: 1. Undang-Undang menggantikan banyak ketentuan peninggalan. 17 Tahun 2003 merupakan sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan negara, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1. APBN Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan. Sejak disahkannya UU No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara. Pengelola Keuangan (Penganggaran) Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undnag-undang Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yan g termasu k didalamnya keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dalam cakupanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 55 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/ PMK. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT). (2) Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang. huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C yat (1) UUD 1945 juncto a Pasal 10 yat (1) huruf a Undanga undang Nomor 24 Tahun 2003 - sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK)salah satu. Keuangan Negara Dasar Hukum (Mengingat) Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Liputan6. 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. 6111, LL KEMENKUMHAM : 31 HLM. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 T. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang (UU) NO. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, masih ada 5 lagi undang-undang yang mengatur hal serupa, yaitu: Demikian ulasan singkat yang membahas dan menerangkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara terhadap risiko fiskal tesis joko santoso npm 0906581246 fakultas hukum program magister ilmu hukum jakarta desember 2010 a click here to buy b b y y p d f transf o r m e r 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara;. 2018-04-26. 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran I. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana mengatur tahapan dan proses dalam merumuskan serta melaksanakan. PENJELASAN. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaana, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat : 1. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara. a. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada. 17, LN 2003/NO. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai. Pemerintah dapat memberikan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dari perusahaan negara/ daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. A. . tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003). NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan. Menetapkan . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik. Negara Nomor 3839); 4. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2). Stbl. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK. Dalam rangka mendukung. tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), penyusunan anggaran oleh Kementerian/Lembaga berpedoman pada 3 (tiga) pilar sistem penganggaran, yaitu (1) Penganggaran Terpadu, (2) PBK, dan (3) KPJM. Dikuasakan kepada menteri atau. Pasal 6 1. Undang-Undang Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Keuangan Negara dalam Undang-Undang. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, setelah APBN ditetap-kan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaanDasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Republik Indonesia. HUKUM TATA NEGARA: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh: 754 kali: UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara. Mengingat : 1. KEUANGAN NEGARA. Undang-undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran. Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penulis. Pasal 5 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. huruf c, dan huruf d, di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara; Mengingat: 1. 17 Tahun 2003? UU No. Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peruandang-undangan. Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 3. TENTANG. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. E. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Dasar Pemikiran. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Oleh Naffi. Dalam UU ini diatur tentang: kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara; penyusunan dan penetapan APBN; penyusunan dan penetapan APBD; hubungan keuangan antara. 17, LN 2003/NO. Pasal 11 ayat (3). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Mengingat : 1. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara menurut UU No. Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di atas berasal dari bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini: Menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekuasaan yang dimiliki oleh presiden memiliki arti: Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Referensi: UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada tanggal 5 Maret 2003. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang mengatur keuangan negara; 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 32. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); € Dengan Persetujuan Bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Referensi [1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9),. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang. Referensi: Eman Sulaiman, dkk. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraMengingat : 1. U. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara,. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Dimana pengelolaan keuangan negara baik dari penerimaan maupun pengeluaran negara yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) harus dijalankan memenuhi prinsip ataupun azas pengelolaan keuangan negara yang tertuang dalam Undang-Undang keuangan negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dasar hukum bagi penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN. Daerah adalah Provinsi Kalimantan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara _____. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang No. Dasar Pemikiran. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17. ABSTRAK: Untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, dan elisien yang. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. 2. 17 Tahun 2003 mendefinisikan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pemerintahan yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. TENTANG. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 3. Januari 08, 2010. (2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.